INVESTIGASI Agen Misterius Tabloid Indonesia Barokah | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo – Menelusuri peredaran Indonesia Barokah, tabloid politik yang heboh tiga bulan menjelang Pilpres 2019, gampang-gampang susah. Tabloid itu dikirim ke berbagai wilayah di Indonesia melalui Kantor Pos Jakarta Selatan. Pengiriman tercatat sebanyak dua termin, yaitu 10 Januari dan 5-6 Januari 2019. Tabloid dikirim menggunakan jenis pengiriman Porto Dibayar Tunai alias paket besar, tanpa prangko, dan hanya satu resi.

Kepala Kantor Pos Jakarta Selatan Hayudi Yulianto saat ditemui detikX pekan lalu bilang pihaknya hanya mengirimkan tabloid itu berdasarkan alamat penerima. Tabloid itu awalnya masuk ke PT Pos Logistik Indonesia, anak usaha PT Pos Indonesia (Persero), yang berkantor di kawasan Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Tabloid itu didrop ke PT Pos Logistik oleh sebuah agen yang hingga kini belum diketahui identitasnya. Tiba di Pos Logistik, tabloid tersebut sudah dimasukkan ke dalam sampul-sampul tertutup dengan berat 2.000 gram per pack, sehingga diperlakukan sebagai surat. Sebelum dilempar ke Kantor Pos Jaksel untuk dikirimkan, tabloid itu diproses lebih dulu di gudang Branch Office Pos Logistik Bekasi.

Sayang, Pos Logistik pun enggan mengungkap agen yang mengirimkan tabloid dengan alasan kerahasiaan yang diatur dalam Undang-Undang No 38 Tahun 2009 tentang Pos. “Kerahasiaan surat hanya bisa dibuka untuk kepentingan penyidikan oleh lembaga yang berwenang menurut undang-undang,” begitu kata Manajer Legal PT Pos Logistik Jon Hardi kepada detikX, Selasa, 29 Januari 2019.

Di tengah ketidakjelasan pembuat dan pengirim Indonesia Barokah, Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyeret nama Wakil Direktur Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Irfan Wahid. Pria yang biasa disapa Ipang Wahid itu dituduh sebagai orang yang berperan dalam Indonesia Barokah.

Tuduhan itu berdasarkan pada tiga iklan yang dibuat Ipang dalam website Indonesia Barokah, yaitu ‘Islam Itu Indah’, ‘Deddy Mizwar’, dan ‘Parodi Bohemian’. Karya itu juga diunggah di akun Instagram Indonesia Barokah. “Itu bukti petunjuk website itu ada kaitannya dengan Ipang, tapi Ipang tidak berani tanggung jawab,” tuding juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, Senin, 28 Januari.

Ipang, keponakan mendiang Presiden Abdurrahman Wahid, mengakui konten-konten yang dibuatnya di laman Indonesia Barokah. Website tersebut, kata dia, adalah open platform. Semua orang bisa berkontribusi menyumbangkan konten kreatifnya selama tujuannya untuk kebaikan. Pesan-pesan yang disebarkan dalam iklan itu adalah larangan membuat fitnah, hoax, dan ujaran kebencian.

indonesia barohah

Pengirim tabloid Indonesia Barokah punya jenjang bertingkat. Tabloid itu dikirim bukan oleh si pembuat, tapi memakai jasa agen ke PT Pos Logistik

Ia juga mengakui salah satu stafnya, Nizar, adalah pemilik e-mail nizar@ipangwahid.com. E-mail itu digunakan untuk membeli server untuk tugas-tugas kantornya. “Lantas, ada anak-anak volunter yang ingin membuat website Indonesia Barokah. Terus kontak Nizar untuk meminjam server tersebut, dan oleh Nizar diizinkan karena memang tujuannya untuk dakwah,” kata Ipang kepada detikX, Senin, 28 Januari.

Karena ada kasus tabloid Indonesia Barokah, pengelola website Indonesia Barokah langsung mengganti server dengan milik mereka sendiri. Sayang, Ipang enggan mengungkap siapa pengurus website tersebut. Yang jelas, kata dia, dirinya tak terlibat dalam penerbitan tabloid Indonesia Barokah seperti dituduhkan oleh Andre.

“BPN bilang Ipang Wahid jangan lari dari tanggung jawab. Kata saya, orang pesantren itu diajari pemahaman laa aqudul jubna ‘anil haijaa i, tidak akan mundur saya sedikit pun,” ucapnya.

Informasi yang diterima detikX beberapa waktu lalu dari seorang pekerja IT, website Indonesia Barokah dan channel YouTube Indonesia Barokah memiliki IP address di sekitar Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hosting provider Indonesia Barokah sempat diganti dari supercp.com dengan e-mail terdaftar nizar@ipangwahid.com ke digitalocean.com dengan e-mail terdaftar hostmaster@indonesiabarokah.com.

Tuduhan lainnya datang dari Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief, yang menyebutkan tiga nama dari kubu Jokowi-Ma’ruf Amin berkaitan dengan tabloid Indonesia Barokah. Mereka adalah Hasto Kristiyanto (Sekjen PDI Perjuangan), Ali Mochtar Ngabalin (Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden), serta Partai Solidaritas Indonesia (PSI). “Hanya ada tiga kemungkinan politik otak culas menghalalkan segala cara di kubu TKN Jokowi, termasuk Indonesia Barokah,” kata Andi Arief, Senin, 28 Januari.

Namun lagi-lagi tudingan itu dibantah. Hasto menganggap komentar mantan aktivis yang menjadi korban penculikan era Orde Baru itu tak selevel dan biar pengurus tingkat ranting PDI Perjuangan yang menanggapinya. Begitu juga dengan Ali Mochtar Ngabalin, yang menganggap tuduhan Andi Arief ngawur. Namun PSI bersikap reaktif, dengan berencana melaporkan Andi Arief ke polisi.

“Suruh saja dia buktikan fakta-faktanya. Masa materi-materi sampah gitu dipakai mengotori ruang publik. Kalau bukan gila, pasti sudah stres,” ujar Ngabalin.

Namun BPN melaporkan tabloid ber-tagline Membumikan Islam Rahmatan Lil’alamin itu ke Badan Reserse Kriminal Polri pada 29 Januari 2019. Laporan itu dilayangkan anggota BPN Prabowo-Sandiaga, Andi Syamsul Bachri. Laporan tercatat dengan Nomor LP/B/0120/2019/Bareskrim terkait tindak pidana menyebarkan berita bohong (hoax), ujaran kebencian, dan permusuhan, yang tercantum dalam Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 156 KUHP. Dua terlapor adalah Moch Shaka Dzulkarnean sebagai Pemimpin Umum dan Ichwanuddin sebagai Pemimpin Redaksi tabloid Indonesia Barokah.

Ada tiga bagian atau judul tulisan yang dipersoalkan BPN Prabowo, yaitu ‘Prabowo Marah, Media Dibelah’, ‘Membohongi Publik untuk Kemenangan Politik’, dan di halaman ketujuh tabloid dianggap sebagai fitnah keji karena menuliskan bahwa Prabowo-Sandiaga menggunakan strategi firehouse of falsehood atau kebohongan. Polri saat ini tengah mempelajari penerbitan dan penyebaran tabloid itu bersama Dewan Pers dan para ahli lainnya.

Sedangkan Badan Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan Polri untuk menahan penyebaran tabloid Indonesia Barokah di seluruh Indonesia. Tindakan itu dilakukan supaya masyarakat tidak resah. Meski menyebut Indonesia Barokah tak mengandung penghinaan maupun ujaran kebencian, Bawaslu meminta polisi mengusutnya tuntas.

Bawaslu DKI Jakarta telah mengadakan rapat dan memutuskan Indonesia Barokah tak mengandung unsur kampanye. “Bahwa pemberitaan yang dimuat dalam tabloid Indonesia Barokah edisi 1 Desember 2018 belum ditemukan adanya unsur kampanye pemilu. Bahwa terdapat dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang sedang dalam proses penelusuran,” kata anggota Bawaslu DKI Jakarta, Puadi, kepada detikX

Sumber: x.detik

PT Rifan Financindo