Luhut Sindir Pembangkit Listrik Sampah Mandek, PLN Ogah Disalahkan | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo – Pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) digadang-gadang menjadi solusi ampuh atasi permasalahan sampah. Pemerintah bahkan sudah membuat payung hukumnya yakni Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan program Pembangunan PLTSa.

Dari beleid itu, terdapat 12 daerah kabupaten/kota atau provinsi yang ditunjuk sebagai prototype. Namun hingga kini belum ada yang selesai pembangunannya.

Dari 12 daerah, hanya empat yang diharapkan bisa selesai tahap konstruksinya pada tahun 2019. Mereka adalah Surabaya, Bekasi, Solo, dan DKI Jakarta. Sedangkan sisanya masih dalam tahap kajian kelayakan (FS).

Jokowi pun geram dia pun membahasnya dalam ratas kemarin. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan pun begitu. Keduanya turut menyinggung PLN.

Merasa dituding sebagai biang keroknya, pihak PLN beri tanggapan. PLN enggan disalahkan soal lambatnya pembangunan PLTSa.

Saat membuka ratas, Jokowi sempat menyinggung PLN dalam realisasi pembangunan PLTSa di 12 daerah provinsi, kabupaten, maupun kota.

“Jadi masalahnya apa? Ada yang menyampaikan PLN-nya pak yang lamban. PLN ada? Tinggal nanti langsung saya perintah,” kata Jokowi.

Sejak payung hukum pelaksanaannya diterbitkan, belum ada juga yang selesai pembangunannya. Padahal, pembangunan PLTSa merupakan salah satu upaya pemerintah mengurangi persoalan sampah.

“Persoalan sampah sudah cukup lama karena ada perbedaan pandangan antara PLN dengan daerah-daerah yang ada,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden.

Pembangunan PLTSa sudah memiliki payung hukum, yaitu Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan program Pembangunan PLTSa. Dari beleid itu, terdapat 12 daerah kabupaten/kota atau provinsi yang ditunjuk sebagai prototype.

Dari 12 daerah, hanya empat yang diharapkan bisa selesai tahap konstruksinya pada tahun 2019. Mereka adalah Surabaya, Bekasi, Solo, dan DKI Jakarta. Sedangkan sisanya masih dalam tahap kajian kelayakan (FS).

Pramono mengatakan harga jual beli listrik dari PLTSa adalah sekitar US$ 13,3 sen per Kwh. Oleh karenanya, semua pihak yang terlibat baik pemerintah daerah dan PLN mengikuti acuan aturan tersebut.

“Jadi yang diminta ke PLN adalah perhitungan bukan berdasarkan keuntungan tapi dalam rangka pembersihan sampah di kota-kota yang ada,” ujar dia.

Pangkal masalah pembangunan PLTSa antara PLN dan Pemda juga masih klasik, kata Pramono yaitu pembahasan soal tipping fee. Di mana, harga jual beli listrik masih di bawah keekonomian yang berdasarkan aturan ditetapkan sebesar US$ 17 sen per KWH.

Karena ditetapkan di bawah harga keekonomian ini muncullah tipping fee yang harus disediakan oleh Pemda sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Sisa kekurangan tapping fee inilah yang nantinya akan dibayar oleh Pemerintah Pusat.

Dengan adanya ratas, kata Pramono seluruh pihak yang terkait bisa segera mempercepat penyelesaian pembangunan PLTSa sesuai payung hukum yang ada.

“Dengan demikian 5 daerah segera selesai, 7 daerah segera bisa mengikuti karena perpres sudah sangat jelas,” ungkapnya.

Program pengelolaan sampah menjadi listrik melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) menimbulkan polemik. PT PLN (Persero) pun disebut-sebut dalam permasalahan ini.

Plt Direktur Utama PLN Djoko Rahardjo Abumanan menekankan bahwa pengelolaan sampah menjadi listrik merupakan tahapan terakhir. Prinsip dari pengelolaan sampah sendiri adalah reduce, reused dan recycle.

“Kalau yang jadi listrik itu yang sudah tidak bisa diapa-apain. Artinya ke TPA terakhir ini tak bisa. Ini kan dibuat pelet, dibuat RDF (Refuse Derived Fuel), yang nggak bisa dilarikan ke listrik,” ujarnya di Gedung DPR.

Djoko menegaskan, pada dasarnya prinsip pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah, begitu pula dengan pemanfaatannya menjadi listrik. PLN dalam hal ini hanya sebagai pembeli.

Menurutnya posisi PLN hanya menunggu arahan dari Kementerian ESDM. Jika Pemda dan mitranya sudah mengajukan diri ke pemerintah, maka PLN siap untuk membelinya. Pihaknya enggan disalahkan.

“Kalau pengembangan tidak bisa bangun masa PLN yang disalahkan. Yang punya sampah Pemda, Pemda yang cari mitra, PLN tinggal beli aja. Fasilitas terserah di sana mau pakai BUMD kek atau cari mitra kek, PLN cuma wajib beli listriknya,” kata Djoko.

Sumber: Finance.detik

PT Rifan Financindo