Panel Surya di Atap Bikin Tagihan Listrik 30% Lebih Hemat | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo –¬†Pelanggan listrik PLN akhirnya bisa menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap. Kelebihan dayanya bisa diekspor ke PLN untuk meringankan tagihan di bulan berikutnya.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatur hal tersebut dalam Permen nomor 49 Tahun 2018.

Kebijakan ini diperkirakan bisa membuat tagihan listrik pelanggan lebih ringan. Bagaimana hitung-hitungannya?

Pelanggan PLN bisa menghemat tagihan listrik hingga 30% dengan menggunakan PLTS atap.

“Minimal kita bisa berhemat 30%,” kata Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018).

Pelanggan bisa berhemat lantaran kelebihan daya yang dihasilkan dari PLTS atap bisa diekspor ke PLN. Listrik yang berlebih itu disimpan ke jaringan PLN dan digunakan sebagai pemotongan biaya pada bulan selanjutnya. Dengan demikian tagihan listrik akan jauh lebih murah.

Yang perlu dicatat, daya listrik yang diekspor tidak dalam kapasitas yang sama. Misalnya yang diekspor sebesar 200 kWh, itu dikali 65%, yakni sebesar 130 kWh. Itu lah yang akan digunakan untuk mengurangi tagihan listrik.

Rida mengatakan, mengapa yang dihitung hanya 65% karena 35% digunakan untuk jasa penyimpanan daya listrik ke jaringan PLN.

“Yang diekspor ke PLN, 65%, kenapa? bahwa penyediaan listrik itu termasuk pembangkit sama transmisi. Masa pelanggan gunakan transmisi nggak bayar ke PLN. Ibaratnya buat nyimpan (listrik),” sebutnya.

Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana memperhitungkan, pelanggan PLN bisa balik modal dalam 12 tahun. Balik modal yang dimaksud untuk menutup biaya pemasangan PLTS atap.

Perhitungan tersebut dengan mempertimbangkan biaya pemasangan PLTS atap di kisaran US$ 1/Watt peak (Wp) atau US$ 1.000/kilowatt peak (kWp). Kemudian pengembalian modal dihitung dari kelebihan daya yang dijual ke PLN yang dihargai 65% dari total yang diekspor ke PLN.

“Itu payback-nya (balik modal) bisa beda beda, kalau 65% periodenya 12 tahun,” katanya di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018).

Secara terpisah, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Harris merincikan hitung-hitungannya.

Pengembalian modal selama 12 tahun itu dengan asumsi pelanggan PLN yang memakai PLTS atap hanya menjual 10% listriknya. Angka 10% ini berdasarkan kebiasaan penggunaan PLTS atap.

“Ada hitungan sederhana, dengan kasus yang 10% diekspor ini maka payback return-nya kalau yang 10% kalau konversinya 0,65 (65%) itu payback-nya 12 tahun,” tambahnya.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengaku mendapatkan kritikan dari salah satu konsumen listrik. Konsumen itu mengeluhkan tentang harga jual ke PLN yang dianggap tidak adil.

“Pagi tadi ada masukan ke saya Pak kenapa kalau kita punya PLTS di atap jualanya ke PLN dihitung hanya 65% dari tarif yang dijual ke saya. PLN tuh kalau jual bukan subsidi Rp 1.467 per kwh, nah kalau kita jual ke PLN kira-kira Rp 1.000 per kwh,” ujarnya dalam acara International Business Summit 2018 yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni ITS di Hotel Indonesia Kempinsky, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Komponen pembentuk harga jual listrik diketahui ada dua, yakni dari sisi pembangkit dan distribusi. Menurut Jonan hitungan itu justru adil baik bagi PLN maupun konsumen. Sebab konsumen hanya menyediakan PLTS saja, sementara penyalurannya menggunakan jaringan distribusi dan gardu milik PLN.

“Nah rule of thumb-nya biaya elektrifikasi itu 2/3 untuk pembangkit, 1/3 jaringannya. Malah kalau lokasinya jauh bisa separuh-separuh. Jadi menurut saya adil,” ujarnya.

Belum lagi pada saat penyaluran listrik ada losses atau susut nilai dari listrik yang disalurkan. Biasanya kata Jonan, nilai susutnya dari 1 kwh yang disalurkan diterima hanya 0,91 kwh.

“Jadi saya bilang ini fair, karena kalau pake pembangkit listrik di rumah, istilahnya gini lah loh jualnya pake kabelnya siapa, pakai jaringan distribusinya kan PLN, gardu induknya juga PLN. Kan Anda hanya pembangkit saja,” tambahnya.

Pemerintah berupaya mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% di 2025. Melalui penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap, diharapkan target tersebut bisa dicapai.

Dalam rangka itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya mengatur sistem penggunaan PLTS atap. Aturan tersebut tercantum pada Permen nomor 49 Tahun 2018.

“Bahwa pemerintah dalam hal ini melalui Pak Ignasius Jonan (Menteri ESDM) sangat ingin EBT berkembang, itu nomor satu,” kata Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018).

Namun Rida belum bisa memastikan seberapa besar kontribusi listrik atap terhadap target pemanfaatan EBT. Menurutnya, perlu dilihat lebih dulu seberapa tinggi antusias masyarakat untuk memasangnya. Namun diharapkan kontribusinya bisa maksimal.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Sommeng di tempat yang sama menyampaikan hal senada, melalui pemanfaatan listrik atap, pemerintah ingin mendorong penggunaan energi terbarukan.

“Penerapan listrik atap merupakan upaya pemerintah mendorong pemanfaatan EBT 23% pada 2025,” tambahnya.

Sumber: finance.detik

PT Rifan Financindo

Be the first to comment

Leave a Reply